E-Government Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Pemkot Palu

foto-(humas dan protokol Pemkot Palu): Kabag Humas dan Protokol Pemkot Palu, Akram SSos MSi saat menyampaikan informasi penting sekaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam kegiatan hari kedua worskhsop tata kelola website pemerintah sebagai impelentasi E-Goverment tingkat kota Palu, tingkat kota Palu yang dilaksanakan di ruang pertemuan lantai tiga kantor walikota Palu.

UNTUK meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif. Gambaran ini disampaikan Kabag Humas dan Protokol Pemkot Palu, Akram S Sos MSi di hadapan perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksanaan hari kedua worskhsop tata kelola website pemerintah sebagai impelentasi E-Goverment tingkat kota Palu yang dilaksanakan di ruang pertemuan lantai tiga kantor walikota Palu Kamis (8/10).

Lebih jauh kabag humas didampingi pengelola PPID Humas dan protokol Pemkot Palu, Andi Chandra ST bahwa hal tersebut menyebabkan eGovernment atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Pemerintah Tradisional (traditional government) yang identik dengan paper-based administration lambat laun mulai ditinggalkan. Transformasi traditional government menjadi electronic government (eGovernment) menjadi salah satu isu kebijakan publik yang hangat dibicarakan saat ini. Di Indonesia eGovernment baru dimulai dengan inisiatif yang dicanangkan beberapa tahun lalu. Tulisan ini mencoba membahas definisi dan tujuan eGovernment dan memberikan contoh praktek/kaidah terbaik (best practice) yang telah dilakukan oleh negara-negara di Eropa yang cukup maju dalam penerapan eGovernment-nya.

Berdasarkan definisi dari World Bank, eGovernment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti : Wide Area Network, Internet dan mobile computing) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. Dalam prakteknya,eGovernment adalah penggunaan Internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang ada di ruang lingkup Pemerintah Kota Palu. Secara ringkas Kabag humas menguraikan bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi eGovernment adalah untuk menciptakan customer online dan bukan in-line. eGovernment bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu eGovernment juga bertujuan untuk mendukung good governance.  Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. eGovernment dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah.

eGovernment juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun konsep dari eGovernment adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship). Diakhir penyampaiannya, Kabag Humas juga mengatakan bahwa akan memberikan reward kepada peserta perwakilan SKPD yang dalam praktik dan simulasi hasilnya sangat baik akan diikutkan saat Pemkot berkunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia. Hal senada juga disampaikan pengelola PPID Humas dan Protokol Pemkot Palu, Andi Chandra ST bahwa keuntungan yang diperoleh dari eGovernment bukan hanya sekedar menyediakan pelayanan online tetapi lebih luas dari pada itu, karena kinerja sektor publik juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara. Di era globalisasi penerapan eGovernment penting karena telah memodernisasi pemerintahan publik di seluruh dunia dan juga hubungan antara pemerintahan atau negara. Sebagai tambahan selain contoh di Uni Eropa, beberapa negara di Asia bahkan telah menggunakan eGovernment-nya dalam melaksanakan hubungan bilateral mereka. Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai cepat atau lambat Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan eGovernment. Pada saat ini eGovernment merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.(tim penulis humas dan protokol Pemkot Palu)

 

Comments

comments

Add Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.