Walikota Palu memimpin langsung jalannya Rapat Evaluasi Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Kota Palu

Wali kota Palu, Bpk. Drs. Hidayat, M.Si didampingi Plh. Sekretaris Daerah kota Palu, Bpk. Imran dan Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra, Bpk. Rifani saat memimpin langsung jalannya Rapat Evaluasi Rasionalisasi Birokrasi di Ruang Rapat Bantaya kota Palu pada Senin, 5 Agustus 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Wali kota Palu menyampaikan bahwa Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif berbasis budaya termasuk misi keempat yang pelaksanaannya belum berjalan dengan baik.

Menurut Wali kota, Bpk. Drs. Hidayat, M.Si, terlalu banyak pegawai honorer yang ada di kantor-kantor setiap OPD, namun itu belum diketahui apakah Pemerintah kota Palu memiliki kelebihan pegawai atau kekurangan pegawai.

“Penyampaian dari OPD, honorer semua itu dipakai. Tapi pas ditinjau, tidak ada tempat duduknya. Nah ini yang kita ingin rasionalisasi lagi kembali. Supaya setiap honorer itu punya meja, tempat duduk, bahkan komputernya masing-masing,” ungkapnya.

Wali kota menginginkan agar pegawai-pegawai honorer yang tidak memiliki tempat duduk tersebut dikumpul dan dapat dirasionalisasikan kembali untuk ditempatkan di tempat lainnya.

Selain itu, Wali kota mengatakan saat ini sebutan Aparatur Sipil Negara (ASN) terbagi atas dua yaitu PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“P3K ini yang menjadi persoalan, dimana ada beberapa daerah di seluruh Indonesia yang menolak dikarenakan keterbatasan anggaran. Namun undang-undang dari pusat memaksa agar dilaksanakan,” ungkapnya.

Wali kota menyebut untuk di kota Palu saja gaji paling tinggi untuk honorer sebesar Rp. 1.000.000,- dan lainnya ada yang Rp. 600.000,- bahkan Rp. 250.000,- perorang dengan dana yang dianggarkan sekitar Rp. 47 Miliar untuk honor.

“Kalau semua gaji disamakan dengan PNS, akan bangkrut kita tidak bisa melakukan apa-apa,” katanya.

Oleh karena itu, Wali kota Palu menginginkan hal-hal tersebutlah yang perlu dirasionalisasikan sesuai SOP agar tercipta birokrasi berbasis budaya yang mana terbangun tiga nilai yaitu nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, dan toleransi, sehingga tercipta sinergitas antara OPD satu dengan yang lainnya.

sumber: Imron dan Fajri – Humas Protokol Palu

Comments

comments