Wakil Wali Kota Palu Ikuti Rakor TPID, Gubernur Sulteng Tekankan Aksi Konkret Kendalikan Inflasi
PALU – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P., mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah secara virtual dari ruang kerjanya, Rabu (03/09/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur Reny Lamadjido, serta dihadiri Kepala BI Sulteng, Muhammad Irfan Sukarna, Kepala BPS Sulteng, Imron Taufik J. Musa, dan sejumlah bupati/wali kota melalui zoom meeting.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan bahwa inflasi Sulawesi Tengah pada Agustus 2025 mencapai 3,62 persen year-on-year, menempatkan Sulteng dalam 10 besar provinsi dengan inflasi tertinggi nasional.
“Tolitoli mencatat 5,70 persen, Morowali 5,69 persen, dan Banggai 4,66 persen. Tiga daerah ini harus bergerak cepat karena menjadi penyumbang terbesar inflasi Sulteng,” tegas Anwar.
Ia menambahkan bahwa beras menjadi pemicu utama inflasi, terutama di Morowali, Tolitoli, dan Banggai. Untuk itu, ia mendorong gerakan pasar murah yang masif hingga ke desa-desa dengan melibatkan berbagai pihak.
“Kita libatkan Bulog, TNI-Polri, kepala desa, camat, semua harus bergerak bersama. Target kita tiga bulan ke depan inflasi turun di bawah 3,5 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara TPID provinsi dan kabupaten/kota agar langkah pengendalian inflasi memberikan dampak nyata.
“Kita tidak bisa hanya bicara konsep. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan konkret,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BI Sulteng, Muhammad Irfan Sukarna, menyoroti distribusi beras dari Banggai dan Morowali yang lebih banyak terserap ke luar provinsi seperti Gorontalo dan Maluku Utara. Hal ini, menurutnya, menyebabkan harga beras di Sulteng justru lebih tinggi dibandingkan daerah tujuan distribusi.
Padahal, berdasarkan data BPS, Sulawesi Tengah sebenarnya surplus beras lebih dari 58 ribu ton hingga Agustus 2025, sehingga kebutuhan lokal seharusnya dapat terpenuhi.
Rakor tersebut kemudian menegaskan empat fokus utama TPID, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi efektif.
Baik Gubernur maupun Kepala BI menegaskan bahwa pengendalian ekspektasi masyarakat sama pentingnya dengan menjaga stok beras.
“Otoritas harus hadir di pasar. Masyarakat harus yakin pemerintah menjaga harga tetap stabil. Ekspektasi positif ini akan membantu menahan laju inflasi,” pungkas Gubernur Anwar.
(Sumber: Prokopim Setda, Tim Media Center Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kota Palu).