Palu Susun Indeks Ketahanan Daerah, Wali Kota Ajak Semua Pihak Tingkatkan Antisipasi Bencana



PALU – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, secara resmi membuka seminar akhir Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Palu yang digelar di ruang rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Senin (20/10/2025).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu dan dihadiri oleh Kalak BPBD Kota Palu, Presley Tampubolon, sejumlah pejabat BPBD, perwakilan BMKG, akademisi, media, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Wali Kota Hadianto Rasyid menegaskan bahwa penyusunan IKD menjadi instrumen penting untuk mengukur sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi risiko bencana. “Keberadaan IKD berfungsi sebagai alat ukur efektivitas pemerintah daerah, memfasilitasi penyusunan rencana aksi strategis, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi penguatan kapasitas daerah di masa depan,” ujarnya.
Penyusunan IKD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya, perhitungan IKD mencakup tujuh fokus utama, yakni penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, sistem informasi dan pendidikan pelatihan, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi, serta penataan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
Wali Kota berharap dokumen IKD yang disusun dapat menjadi acuan dalam merespons potensi bencana di Kota Palu, serta memperkuat perencanaan strategis penanggulangan bencana sejak tahap pra bencana, saat bencana, hingga pasca bencana. “Dokumen IKD ini diharapkan menjadi dasar bagi Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala daerah dan rekomendasi untuk penyusunan kajian risiko bencana yang lebih baik,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya respons dan antisipasi yang berkelanjutan, mengingat Kota Palu merupakan wilayah dengan potensi bencana tinggi dan memiliki pengalaman terdampak multiple disaster secara bersamaan. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak — pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media — untuk terus memperkuat kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi ancaman bencana.
“Atas nama Pemerintah Kota Palu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga hasil kerja bersama ini menjadi instrumen pengambilan keputusan yang tepat dan membawa manfaat besar bagi upaya penanggulangan bencana di masa depan,” tutup Hadianto.
(Sumber: Prokopim Setda, Tim Diskominfosantik Kota Palu).