Pemkot Palu Dukung Percepatan Program Tiga Juta Rumah dan Penanganan RTLH

PALU – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P., menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Asta Cita Presiden melalui Program Tiga Juta Rumah di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (28/9/2026).

Rapat koordinasi tersebut menjadi forum bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah kabupaten dan kota, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Sejumlah persoalan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari penyediaan lahan, proses administrasi penerima bantuan, hingga mekanisme penyaluran bantuan perumahan.

Gubernur Sulawesi Tengah dalam arahannya menyampaikan bahwa percepatan pembangunan rumah masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemerintah daerah.

Dari target pembangunan sebanyak 8.750 unit rumah, hingga bulan sebelumnya baru terealisasi sebanyak 119 unit.

“Alhamdulillah progresnya memang masih perlahan-lahan. Dari target 8.750 unit, yang selesai sampai bulan kemarin baru 119 unit. Ini tentu menjadi pekerjaan keras bagi kita semua karena masih banyak keterbatasan yang dihadapi di daerah,” ungkap gubernur.

Menurut gubernur, kondisi tersebut membutuhkan langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah kabupaten dan kota diminta mengambil peran, terutama dalam mendukung ketersediaan lahan yang menjadi salah satu kebutuhan utama pembangunan rumah.

Selain itu, percepatan pembukaan rekening penerima bantuan melalui Bank Sulteng juga dinilai penting agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efektif dan tidak terkendala persoalan administrasi.

“Kalau bisa pembukaan rekening bagi penerima bantuan dipercepat sehingga proses penyaluran dapat dilakukan dalam satu kali tahapan. Dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota sangat kami harapkan, terutama terkait penyediaan lahan pembangunan,” ujar gubernur.

Rapat tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang merupakan salah satu program prioritas Presiden pada 2026.

Dalam pertemuan itu juga disampaikan apresiasi pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh pemerintah kabupaten serta kota atas komitmen dalam menjalankan program tersebut.

Gubernur menilai pembangunan rumah layak huni tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan analisis data pemerintah daerah, rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi salah satu persoalan yang berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.

“Saya sudah mencoba membuka data dan mencari penyebab kemiskinan tertinggi di Sulawesi Tengah. Ternyata kuncinya ada pada rumah tidak layak huni. Jadi, sebesar apa pun program yang kita buat, kalau RTLH tidak kita tangani, angka kemiskinan tidak akan turun,” tegas gubernur.

Untuk itu, penanganan RTLH disepakati menjadi salah satu prioritas pembangunan pada 2027.

Para bupati dan wali kota di Sulawesi Tengah telah menyatakan komitmennya untuk menjadikan persoalan tersebut sebagai bagian dari agenda pembangunan di masing-masing daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri menargetkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah yang akan diarahkan kepada daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

Program tersebut akan dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, melalui kehadirannya dalam rapat tersebut turut memperkuat komitmen Pemerintah Kota Palu dalam mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Kolaborasi lintas pemerintahan diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan nasional di bidang perumahan.

Foto dan Rilis: Imron
Peliput dan Protokol: Imron, Nana, Patris, dan Kabag Miranti Wulandari – Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Palu.

Bid. PIKP – Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kota Palu.