Pemkot Palu Sinkronkan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Bersama Kemenko Kumham Imipas
PALU – Wali Kota Palu diwakili Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, S.Sos.,MM memimpin Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Senin (27/7/2026).
Rapat tersebut menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Palu dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan regulasi serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palu, Usman, jajaran Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Analis Hukum Pertama dari Jakarta, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif, Robianto, Bc.I.P., S.H., M.Si., mengungkapkan bahwa kunjungan ke Kota Palu merupakan bagian dari pelaksanaan program kerja yang telah disusun bersama Kementerian PPN/Bappenas.
Menurutnya, Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum memiliki empat fokus utama, yakni dua prioritas nasional yang meliputi Indeks Pembangunan Hukum dan sinkronisasi implementasi KUHP serta KUHAP, serta dua isu strategis yang mendukung agenda prioritas Presiden.
Salah satu isu strategis tersebut adalah penguatan aspek materi hukum dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan MBG di daerah, mulai dari capaian, kendala yang dihadapi, hingga kebutuhan regulasi yang dapat mendukung keberhasilan program ini,” ujar Robianto.
Dalam forum tersebut, sejumlah OPD menyampaikan kondisi pelaksanaan MBG di Kota Palu.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu memaparkan berbagai masukan terkait pelaksanaan program di lapangan.
Beberapa isu yang menjadi perhatian bersama antara lain penyediaan ruang transit makanan di sekolah, penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan, kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta penyusunan menu yang memenuhi standar kebutuhan gizi bagi peserta didik.
Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di Kota Palu saat ini telah menjangkau 245 taman kanak-kanak (TK), 145 sekolah dasar (SD), dan 43 sekolah menengah pertama (SMP).
Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Petalolo, mengatakan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan program nasional tersebut.
Menurut Sekda, hasil diskusi dan berbagai masukan yang disampaikan seluruh peserta rapat akan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG di Kota Palu.
“Koordinasi ini sangat penting agar setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya. Berbagai masukan yang muncul hari ini akan kami tindak lanjuti sebagai upaya menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh para peserta didik,” kata Sekda.
Sekda menegaskan, Pemerintah Kota Palu akan terus mendukung penuh implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kualitas pelayanan, serta pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan, sehingga program tersebut dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Rilis. Imron
Foto. Jufri
Protokol. Ridwan. Ririn. Icha. Fira. Ajeng dan Kabag Miranti Wulandari – Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Palu.
Bid. PIKP – Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kota Palu.