Workshop Inklusi Disabilitas, Pemkot Palu Dorong Kebijakan yang Lebih Aksesibel
PALU – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P, membuka secara resmi Workshop Perspektif Inklusif Disabilitas dalam Pembangunan Kota yang digelar di Auditorium Kantor Sekretariat Daerah Kota Palu, Kamis (25/6/2026).
Workshop yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Sasakawa Peace Foundation, Yayasan Sikola Mombine, Forum Madambarara, organisasi penyandang disabilitas, hingga para camat dan lurah se-Kota Palu.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Imelda menekankan bahwa pembangunan yang inklusif bukan sekadar konsep, melainkan sebuah komitmen yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan program yang memberikan ruang partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Menurut Imelda, Pemerintah Kota Palu terus berupaya menghadirkan pembangunan yang berpihak pada kesetaraan dan aksesibilitas, sehingga setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan memperoleh manfaat dari pembangunan.
Wakil wali kota juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini konsisten mendukung upaya penguatan inklusi disabilitas di Kota Palu.
“Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Sikola Mombine dan seluruh mitra yang telah bekerja bersama Pemerintah Kota Palu. Terima kasih pula kepada Sasakawa Peace Foundation melalui program Empower In yang telah memberikan dukungan luar biasa dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif,” ujar wakil wali kota.
Wakil wali kota menegaskan bahwa perhatian terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari agenda pembangunan daerah.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan komunitas penyandang disabilitas perlu terus diperkuat.
“Pembangunan inklusif tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak agar teman-teman disabilitas dapat memperoleh akses, kesempatan, dan pelayanan yang setara,” kata wakil wali kota.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Imelda juga mengungkapkan salah satu langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Kota Palu melalui Bappeda, yakni penyelenggaraan kursus bahasa isyarat bagi aparatur pemerintah yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Sabtu.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas.
Lebih lanjut, wakil wali kota berharap workshop tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan strategis dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurut wakil wali kota, forum tersebut harus menjadi ruang bersama untuk merumuskan solusi dan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan penyandang disabilitas, bukan sekadar menjadi agenda seremonial tahunan.
“Harapan saya, forum ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berdampak nyata bagi kehidupan penyandang disabilitas. Dengan begitu, pembangunan yang kita laksanakan benar-benar menghadirkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat Kota Palu,” tutup wakil wali kota.
Workshop ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Palu dalam memperkuat perspektif inklusi disabilitas dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, sehingga tercipta kota yang semakin ramah, inklusif, dan dapat diakses oleh semua kalangan.
Rilis. Imron
Foto. Jufri
Protokol. Ridwan. Nana. dan Kabag Miranti Wulandari – Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Palu.
Bid. PIKP – Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kota Palu.